Pembatasan Waktu Lelang dan Kontrak Sektor Hulu Migas Sulit Direalisasikan

Pembatasan Waktu Lelang dan Kontrak Sektor Hulu Migas Sulit Direalisasikan

SHARE

JAKARTA, NEWSBISNIS.COM – Pembatasan waktu proses lelang dan kontrak barang/jasa di sektor hulu migas sulit direalisasikan.

Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong mengatakan pembatasan waktu dalam proses pengadaan sektor hulu minyak dan gas bumi memang akan memaksa kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) bekerja lebih efisien. Kendati demikian, dalam proses lelang barang/jasa dan penerbitan kontrak, terdapat kendala-kendala yang tak bisa dikendalikan baik oleh KKKS maupun Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Sebagai contoh, dia menyebut pelaksanaan lelang yang kompleks juga lelang yang melibatkan peserta lebih dari 30, tentunya membutuhkan waktu lebih panjang. Seperti lelang pengadaan jasa engineering procurement construction installation (EPCI) dan pengadaan rig.

Seperti diketahui, pada Pedoman Tata Kerja (PTK) Revisi 04, disebutkan bahwa lelang barang dibatasi prosesnya hingga 60 hari kerja, lelang jasa 120 hari kerja dan penerbitan kontrak maksimum 30 hari kerja.

“Untuk tender yang kompleks seperti tender EPCI atau tender Rig atau tender dengan peserta yang banyak, lebih dari 30 peserta maka hal ini akan sulit dipenuhi oleh KKKS,” ujarnya seperti yang dilansir Bisnis.com, Kamis (10/08/17).

Sementara itu, untuk penerbitan kontrak, dia pun menyebut terdapat hambatan untuk merealisasikan proses penerbitan kontrak selama 30 hari kerja. Alasannya, dalam kontrak, kerap kali muncul eksepsi dari penyedia barang dan jasa. Sanggahan yang diajukan, katanya, sebagian besar terkait soal hal komersial, asuransi dan tanggung jawab atas klausul yang telah ditetapkan KKKS.

Untuk bisa menerbitkan kontrak, katanya, KKKS dan vendor harus melakukan negosiasi yang terkadang prosesnya lebih panjang daripada proses lelang barang atau jasa yang digunakan. Dengan demikian, batas penerbitan kontrak 30 hari sukar dicapai kala kontraktor dan vendor masih memiliki daftar panjang poin yang harus dinegosiasikan.

“Negosiasi antara KKKS dan penyedia Barang/Jasa terkait eksepsi ini dapat berlangsung singkat namun tidak jarang dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan,” kata Marjolijn.

Hal lain yang juga berpotensi memperpanjang proses lelang yakni ketentuan untuk melibatkan vendor lokal yang berasal dari daerah operasi kontraktor. Melalui PTK baru itu, khusus paket bernilai Rp10 miliar, harus melibatkan peserta lelang dari daerah operasi.

Kenyataannya, tak ada jaminan ketersediaan barang dan jasa dari vendor lokal yang sesuai dengan kebutuhan kontraktor. Bila tak ada yang dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang, maka proses lelang gagal dan kontraktor harus mengulang proses dari awal.

Pengulangan proses lelang karena tidak tersedianya vendor lokal akhirnya membuat waktu proses semakin panjang dan bertentangan dengan prinsip percepatan sekaligus penambahan efek berganda yang ingin dibangun SKK Migas.

Dalam PTK tersebut diatur tentang kategori sebuah lelang dinyatakan gagal. Pertama, bila calon peserta tender, pengambil dokumen penilaian kualifikasi, penyampai dokumen penilaian kualifikasi pengambil dokumen lelang dan peserta rapat penjelasan berjumlah kurang dari tiga.

Kedua, pada sistem satu sampul dan dua sampul, peserta tender yang menyampaikan penawaran kurang dari tiga. Ketiga, pada sistem dua tahap, peserta tender kurang dari tiga di tahap pertama dan di tahap kedua tidak ada yang menyampaikan penawaran. Keempat, tidak ada peserta tender yang bersedia menandatangani kontrak.

Menurutnya, untuk komponen yang belum bisa dipenuhi vendor lokal, pemerintah masih membuka ruang diskusi agar kegiatan operasi tak terhambat meskipun baru diterbitkan soal perubahan konsep mengutamakan menjadi diwajibkan terkait penggunaan produk lokal yang diatur dalam Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 Revisi 04.

“Yang terjadi saat ini adalah, dikarenakan mengikutsertakan penyedia barang/jasa dari wilayah operasi KKKS itu menjadi suatu kewajiban, maka potensi untuk tender gagal besar terjadi pada saat penyedia barang/jasa setempat belum ada yang bisa memenuhi standar kualitas ataupun spesifikasi yang ditentukan KKKS dan jika suatu tender gagal maka prosesnya harus diulang, proses pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama dan dapat berpotensi menghambat kebutuhan operasi,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Erwin Suryadi mengatakan percepatan tata waktu pelaksanaan tender di antaranya adalah dengan menetapkan batas waktu pelaksanaan tender serta penerbitan kontrak. Untuk lelang barang, batas waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 60 hari kerja.

Batas waktu lebih panjang pada tender jenis jasa. Sementara itu, untuk penerbitan kontrak dibatasi paling lama 30 hari kerja. Hal ini, berbeda dengan sebelumnya ketika proses pengadaan tak memiliki batas waktu. Adapun, pembatasan waktu lelang ini berlaku dengan terbitnya revisi Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 Revisi 04 dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di SKK Migas.

Implementasi sistem data terintegrasi yakni centralized integrated vendor database (CIVD) akan berkontribusi terhadap pemangkasan waktu pengadaan. Pasalnya, melalui CIVD, proses untuk melakukan evaluasi kualifikasi administrasi para penyedia barang dan jasa bisa lebih singkat karena kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tak perlu mengulang proses evaluasi administrasi.

Tercatat, pada 31 Juli 2017, terdapat 7.823 penyedia barang dan jasa yang telah terdaftar dalam CIVD. Sementara itu, 4.481 penyedia barang dan jasa di antaranya telah lulus evaluasi dengan mendapat sertifikat pengganti dokumen administrasi (SPDA).

Sumber : Bisnis.com

LEAVE A REPLY