DKP Provinsi Babel Gelar FGD Penyusunan RZWP3K Bangka Selatan

DKP Provinsi Babel Gelar FGD Penyusunan RZWP3K Bangka Selatan

SHARE

Toboali, Newsbisnis.com – Kepala Bidang Perikanan, Abdul Haq, S.Pi mewakili Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) yang dilaksanakan di ruang rapat Bappelitbangda, Kamis (10/08/17).

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang sesuai kewenangannya berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan kelautan adalah kewenangan provinsi.

Sekitar 50 orang peserta FGD yang dihadiri oleh Unsur Organisasi Perangkat Darah (OPD), para Camat, Polairud Polres Bangka Selatan, Posmat TNI AL, Perwakilan kelompok Nelayan di beberapa kecamatan, serta beberapa LSM ini secara aktif menyampaikan berbagai masukan dan pendapat mereka tentang penyusunan RZWP3K.

Salah satu topik yang mengemuka dan menjadi bahasan cukup panjang dan hangat dalam FGD adalah potensi terjadinya konflik kepentingan antara sektor perikanan, utamanya penangkapan ikan oleh nelayan dan sektor pariwisata dengan wilayah pertambangan timah yang berada mengelilingi perairan Bangka Selatan.

Kekhawatiran tersebut diantaranya diutarakan oleh Joni Zuhri mewakili Forum KUB Bangka Selatan, H. Kamarudin (perwakilan nelayan sadai), serta beberapa LSM yang hadir antara lain Wiwid dari Pemuda Panca Marga, Deisya Raga Hidayat Tukijan dari LSM Koramis, Serta Oday Brader dari GEMPAL.

Selain masalah konflik ruang tersebut, masukan lain dari peserta yang hadir diantaranya terkait penetapan alur laut, kawasan konservasi, potensi tambak garam dan masalah perbatasan di laut.

Menanggapi berbagai masukan dan permasalahan yang disampiakan oleh peserta forum FGD, Tim ahli Konsultan serta Pihak Dinas Kelautan Perikanan Prov Babel yang hadir menyampaikan acara ini memang bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai stakeholder yang ada untuk dapat bersama merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut , pesisir dan pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.

Selanjutnya, masukan tersebut akan dijadikan sabagai bahan analisis lebih lanjut dalam penetapan pola ruang di laut berdasarkan berbagai standar kajian imiah dan skala prioritas.

Harapannya tentu saja agar hasil kajian RZWP3K yang disusun nanti benar-benar bisa mengakmodir berbagai kepentingan seluruh stake holder dengan proporsional dan sesuai arahan dari Permen KP Nomer 23 Nomer 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Karenanya kepada seluruh stakeholder terkait yang memiiki data, peta dan lainnya yang berkenaan dengan ruang di laut sangat dinantikan input datanya.

Kepala Bidang Perikanan, Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, Abdul Haq, S.Pi menuturkan, “Penetapan ruang laut pada penyusunan Zonasi nantinya bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk aktivitas perikanan yang dilakukan oleh masyarakat, utamanya budidaya ikan dan penangkapan ikan oleh nelayan serta mempertimbangkan penetapan kawasan konservasi perairan di Bangka Selatan,” Tutur Abdul Haq.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan data-data sekunder dan beberapa hasil kajian yang sudah dilakukan oleh Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Bangka Selatan, termasuk peta penangkapan, peta kawasan konservasi yang dibutuhkan oleh konsultan sebagai bahan masukan penyusunan RZWP3K.

Acara yang dipandu oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Herman tersebut menyepakati beberapa rumusan hasil diskusi diantaranya akan diadakan FGD lanjutan untuk membahas alokasi ruang laut sehingga tidak terjadi konflik kepentingan dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar semua pihak dapat menerima alokasi ruang tersebut dengan prinsip skala prioritas.

Sumber : Perikanan Bangka Selatan.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY