Komisi Informasi Hadir untuk Pencegahan Korupsi

Komisi Informasi Hadir untuk Pencegahan Korupsi

SHARE

JAKARTA, NEWSBISNIS.COM — Kepala Wilayah Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Komisi Informasi (KI) Pusat Romanus Ndau Lendong mengatakan Komisi di Indonesia sebagai upaya dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan saat bersama Ketua KI Pusat Tulus Subardjono ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang diterima Asdep Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian dan Kemaritiman Hastori dan Kepala Bidang Asesmen dan Penyiapan Koordinasi Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian Ngalimun di lantai 4 Gedung Kemenpan RB Jakarta, Kamis (18/01/18).

Menurut Romanus, lembaga KI di Pusat maupun KI di Daerah yang hadir sebagai pelaksana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008 merupakan Kuasi Negara. KI sebagai lembaga Kuasi Negara yang bertugas menangani masalah yang belum dapat diselesaikan oleh lembaga lainnya, katanya sama saja dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti rasuah (korupsi).

Ia mengatakan lembaga KI yang terdiri dari KI Pusat, KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dihadirkan oleh Negara demi menciptakan iklim keterbukaan di tanah air. “Semakin terbuka proses pengambilan kebijakan oleh Badan Publik Negara dan Badan Publik non-Negara berkat kehadiran lembaga KI maka akan semakin mudah untuk mencegah korupsi,” katanya menjelaskan.

Disampaikan bahwa setiap Badan Publik (BP) yang tidak bersedia transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan maka BP tersebut dapat disengketakan ke KI Pusat untuk BP tingkat pusat dan ke KI Provinsi bagi BP tingkat provinsi serta ke KI Kabupaten/Kota untuk BP tingkat Kabupaten/Kota. Menurutnya, adalah wewenang KI untuk membuka informasi di persidangan sehingga dapat menjamin BP patuh untuk melaksanakan transparansi kepada publik.

Dijelaskannya, BP yang bekerja pada ruang terang dan terbuka maka dapat dipastikan BP tersebut tidak berani melakukan tindakan yang koruptif karena dipantau oleh publik. Dengan demikian, lembaga KI menjadi pengawal untuk pencegahan korupsi secara persuasif sehingga dapat mengurangi beban penangan korupsi oleh KPK.

Cita menurutnya, pemerintah telah mengucurkan dana desa yang sangat besar sehingga KI dapat mengawalnya agar kepala desa tidak dijebloskan ke penjara akibat tindakan korupsi dana desa. Ia mengatakan, KI bisa menjadi penyelamat uang negara yang sangat besar dalam program dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya.

Kehadiran KI menurutnya sangat dibutuhkan karena berdasarkan pengalaman diatas negara maju, dengan adanya keterbukaan dan transparansi maka negaranya jadi aman tanpa korupsi. Untuk itu, ia mengatakan perlu kerjasama dengan media massa agar keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh KI dapat dipahami karena mendapat dukungan dari masyarakat luas.

Loading...

Comments are closed.