3 PNS dipanggil Jaksa atas dugaan korupsi Diknas

3 PNS dipanggil Jaksa atas dugaan korupsi Diknas

SHARE

PANGKALPINANG,NEWSBISNIS.COM – Setelah kepala dinas pendidikan (Diknas) Bangka Belitung, M Soleh  diperiksa intensif penyidik Kejaksaan Tinggi minggu lalu, kemarin giliran anak buahnya yang diperiksa sama atas dugaan korupsi proyek pengadaan komputer. 3 PNS yang juga panitia pengadaan tersebut masing-masing: Alfisyah, THolip dan Doni.

Kepala seksi penyidikan, Wilman Ernaldy, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Namun dia tidak menjelaskan detil materi pemeriksaan. “Betul kita lanjutkan pemeriksaannya. Kali ini giliran 3 PNS sekaligus panitianya, mereka bawahan dari M Soleh,” kata Wilman.

Dalam pantauan harian ini  3 PNS tersebut diperiksa di ruangan penyidikan lantai satu gedung asisten pidana khusus. Mereka diperiksa di ruangan berbeda. Dimana  Alfisyah nampak diperiksa di ruangan pertama dengan jaksa penyidik seorang perempuan. Sedangkan 2 rekanya diperiksa oleh jaksa laki-laki. Pemeriksaan sendiri berlangsung sejak pagi hingga sore hari.

Dari pantuan harian ini, guna mendalami penyidikan tim penyidik juga sudah langsung melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap unit-unit komputer yang sudah diterima sekolah-sekolah SLTA. Adapaun di antara sekolah yang sudah diperiksa itu berlokasi di wilayah Sungailiat. Dalam waktu dekat giliran sekolah-sekolah lainya juga akan diperiksa sama.

Dari informasi yang harian ini peroleh dari beberapa sekolah di Sungailiat yang sudah didatangi pihak penyidik membenarkan banyak komputer bantuan tersebut diperiksa terutama terkait spek.  “Memang ada tim jaksa  yang datang ke sekolah sepertinya bersama dengan ahli komputer, mereka  melihat komponenya. Selain itu mereka juga tanya-tanya soal banyak komputer yang tak bisa berfungsi,” kata sumber kepada harian ini.

Sebagai pihak sekolah yang hanya menerima bantuan tersebut akui saja memang ada beberapa yang tak bisa difungsikan. “Banyaklah yang ditanya-tanya para jaksanya. Kita akui saja, ini barang kita terima dari pemerintah. Terkait ada yang tidak berfungsi kita sampaikan juga, dan kita tunjukan barangnya,” ucapnya yang meminta supaya namanya tak dikorankan.

Dalam pemeriksaan perdana yang lalu penyidik, langsung melakukan pemeriksaan terhadap kepala Diknas, M Soleh. (23/5). Soleh diperiksa sejak pukul 09 WIB hingga sore hari di gedung Pidsus. Dalam proyek ini Soleh mengemban selain KPA sekaligus PPK.

Saat pemeriksaan berlangsung nampak  Soleh dengan ditemani 2 orang PNS Diknas sibuk mondar-mandir mempersiapkan dokumen-dokumen yang dimintai pihak penyidik. Soleh sendiri tak banyak berkomentar soal pemeriksaan dirinya sejak pagi hingga sore. “Jadilah gawe ikak nih ngerusuhku terus,” katanya kepada wartawan.

Disinggung lebih lanjut soal pemeriksaan tersebut dirinya  akui diperiksa dan dimintai keterangan. Dia katakan  tidak ada korupsi dalam proyek tersebut. “Hanya dimintai keterangan saja,” cetusnya.

Diknas Provinsi Bangka Belitung telah melakukan pengadaan komputer, server dan UPS dalam waktu berdekatan yakni 2016 dan 2017. Dengan memakan biaya sangat besar yakni 2016 senilai Rp 40 milyar dan Rp 13 milyar pada tahun 2017. Adapun total pengadaan sebanyak 1.160 unit komputer, server dan UPS.

Dalam kasus ini pihak penyidik telah terlebih dahulu memperoleh laporan serta pemberitaan-pemberitaan soal ketidak beresan unit-unit komputer untuk   SLTA se-Kabupaten Bangka Belitung.  Dari temuan wartawan di lapangan diperoleh informasi kalau banyak unit-unit terutama server yang tak bisa berfungsi akibat tidak sesuai spek.  Akhirnya pihak sekolah justeru berjibaku melakukan perbaikan-perbaikan sendiri agar komputer dapat berfungsi seluruhnya.

Selain itu juga diduga pihak kontraktor yakni PT BMD yang beralamat  di kawasan Sunter, Jakarta, juga telah melakukan mark up. Berupa  penggelembungan  pada ongkos kirim yang mencapai Rp 400 ribu per unit PC all in one.

Penyidikan serupa juga dilakukan Pidsus Kejari Belitung Timur yang kini telah menyita sebanyak 320 unit komputer di 8 tempat milik Diknas  Belitung Timur. Jaksa melakukan penyegelan barang bukti komputer, UPS dan server ini lantaran diduga terjadi penyimpangan pengadaan pada sistem  E-Katalog tahun 2016 senilai Rp.2,2 milyar. (andre pascal)

Loading...