Konglomerat Amerika Berebut Mentawai Sumbar

Konglomerat Amerika Berebut Mentawai Sumbar

SHARE
A perfect wave curling onto the beach in the Mentawai Islands, off Indonesia, 2006

PADANG, NEWSBISNIS.COM – Mentawai kini jadi rebutan investor asing. Sejumlah orang kaya, konglomerat dari Amerika Serikat (AS) dikabarkan bakal membangun pusat surfing di Pulau Sanding. Investasinya tak akan tanggung-tanggung.

Kabar ini disampaikan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Katanya, pusat surfing yang akan dibangun di sana berskala internasional.  “Pulang Sanding jadi pusat surfing internasional. Investasinya dari Amerika, orang-orang kaya di sana, miliarder,” kata Luhut saat ditemui di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (8/6).

Meski begitu, Luhut enggan mengatakan berapa investasi yang akan digelontorkan para miliarder AS tersebut. Dia juga tidak mau menyebutkan siapa saja orang-orang kaya yang dimaksud. Dia mengatakan, para miliarder mau menginvestasikan uangnya di bisnis olahraga surfing karena sudah tidak lagi melirik bisnis dan olahraga golf. “Pokoknya yang terbesar di dunia. Orang-orang kaya AS pingin investasi di situ karena sekarang mereka sudah pindah investasinya dari golf ke surfing,” lanjutnya dikutip dari Kumparan.com.

Luhut menturkan bahwa para pihak terkait yang menghadap dirinya siang ini, termasuk kepala daerah, berharap pusat surfing itu sudah bisa dibangun tahun ini. Sebab, mereka berharap tahun depan sudah bisa dipakai untuk lomba surfing tingkat dunia.  Untuk fasilitas yang dibangun, di antaranya ada runway pesawat terbang untuk private jet, terminal, dan resort bintang 5. Pembangunan ini juga melibatkan pemda setempat.

Dua hari sebelumnya, Rabu (6/6), Wagub Sumbar Nasrul Abit juga menggelar rapat dengan Kemenko Bidang Kemaritiman terkait percepatan pembangunan infrastruktur dan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mentawai. Dalam pemaparannya, Nasrul Abit menyampaikan perkembangan KEK Mandeh dan KEK Mentawai dimana untuk Mandeh yang selama ini terkendala masalah tanah sudah ada titik terang, yaitu dari 400 hektare lahan calon lokasi KEK Bukik Ameh, sudah teridentifikasi semua pemiliknya, yaitu 291 hektare dimiliki oleh masyarakat dan 109 hektare dimiliki nagari.

Sepuruh pemilik sudah dapat menerima dan mendukung lahan mereka dijadikan KEK dan ini juga ditambahkan Bupati Pessel Hendrajoni bahwa pemilik sudah bersedia utk melepas kepemilikannnya. Pembangunan pariwisata maritim di Sumatera Barat juga kembali ke konsep awal, yaitu segitiga emas yang telah disiapkannya master plan pembangunan, yaitu Kota Padang, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai.

“Percepatan pembangunan Kepulauan Mentawai melalui KEK Mentawai sudah dilakukan verifikasi. Hasil verifikasi masih terdapat tiga hal yang perlu diperbaiki dan dilengkapi. Pertama, perlunya revisi terhadap RTRW Mentawai yang belum sepenuhnya mengakomodir lahan untuk KEK. Kedua, perlu penyempurnaan business plan dan ketiga, perlunya pihak pengusul memberikan bukti penguasaan terhadap lahan KEK yg diusulka yaitu seluas 2639 hektare,” terang Nasrul.

Wagub Nasrul Abit juga dalam kesempatan itu menyebutkan terkait pembangunan infrastruktur lainnya di Sumatera Barat, perlu segera dibangun jalan ruas Bayang – Alahan Panjang dan ruas Kambang – Muaro Labuh, jalan menuju Pelabuhan Teluk Tapang, Jalan Dharmasraya – Solok Selatan. Selain itu juga diusulkan pengaktifan kembali jalan Kereta Api menuju Sijunjung sampai ke Logas.

Dalam kesempatan itu Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengusulkan agar anggaran untuk tidak terpaku ke APBN, karena masih banyak peluang dalam mempercepat seperti World Bank dan Swiss Bank. Juga ada peluang untuk menggaet pihak swasta. Khusus untuk swasta, juga perlu pemantauan dari pemerintah.

Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet memastikan kajian soal KEK sudah cukup diperhitungkan. Data dari Bappeda Kepulauan Mentawai mencatat, hingga saat ini lahan seluas 2. 639 hektar untukKEK, 2. 533 hektar sudah dibebaskan, sedangkan sisanya, 86 hektar masih dalam proses negosiasi. Karena itu, persoalan lahan dan ganti rugi tanah menurut Yudas tidak perlu ditimpakan ke investor. “Di sana kan ada anggota suku, camat juga, cobalah bicarakan soal lahan itu. Kalau ada salah seorang anggota suku yang tidak setuju, jangan bilang investor yang salah,” kata Yudas dikutip dari laman Mentawaikita.

Dijelaskan Yudas, seharusnya semua pihak berpikir struktural. Persoalan tanah suku itu adalah persoalan internal di Mentawai. “Tanya sama yang jual, kenapa kamu jual tanah? Harusnya begitu, bicarakan di tataran suku. Kalau ada persaoalan lahan, itu tugas kita bersama yang selesaikan itu,” kata Yudas.

Tentang dampak negatif dengan adanya KEK, diakui Yudas tentu ada. “Meskipun selama ini baru dampak positifnya yang dibicarakan, pasti ada juga dampak negatifnya. Makanya, nanti di sana akan ada kantor Polres, Kodim dan juga Imigrasi. Selain itu, kita juga akan koordinasi dengan pemuka agama,” jelasnya.

Selain itu, setelah keluarnya Perpres tentang KEK Mentawai, akan dibangun kantor bersama di lokasi tersebut. “Selain kita bangun rumah ibadah, kita juga akan bangun kantor satu atap di Peipei, itu nanti itu juga akan menyerap tenaga kerja,” ungkap Yudas.

Tidak hanya itu, terkait belum adanya transparasi soal KEK, menurut Yudas hal itu memang belum ada. “Ada tahapannya, sekarang ini belum bisa kita terbuka. Percayalah sama pihak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Kalau ini sudah selesai, kita akan terbuka nanti,” ungkapnya.

Jadi, kata Yudas, jangan ribut-ribut dulu soal KEK, seperti Kawasan Mandeh, karena ribut-ribut, tidak jadi, dan juga salah satu daerah di NTT, karena ribut juga, akhirnya tidak jadi. “Jangan diributkan dulu, kita sudah sejauh ini, tidak mungkin kita mundur. Kita tidak ingin seperti daerah lain itu, karena ribut, investor mundur,” kata Yudas. (haluan)

Loading...